KPR dan IMBT

kpr bank syariah harus sungguh-sungguh melaksanakan syarat ijaarah al-muntahiyah bit-tamlik, supaya lolos dari dua transaksi berbeda dalam satu waktu pada satu benda yang serupa yang dilarang rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

oleh ustad kholid syamhudi, lc

karena inflasi, nilai rumah meroket tinggi serta tak terbeli. bank konvensional menawarkan angsuran kepemilikan rumah (kpr) untuk mereka yang enggak bisa berbelanja rumah dengan cara kontan karna nilainya terus melambung. celakanya, ambisi mempunyai rumah seorang diri enggak memandang halal-haramnya kpr. tidak peduli kalau bank sesungguhnya lagi menjebloskannya dalam tunggakan jangka panjang. yang sadar kalau kpr bermasalah dengan cara syariah, melirik produk kpr bank syariah yang dikasih cap ijaarah al-muntahiyah bit-tamlik (ibmt ). apa pula ini?

beberapa ahli ekonomi syariah mendeskripsikan ibmt sebagai sewa yang diakhiri dengan pengalihan pemilikan benda. semacam kombinasi antara akad jual-beli dan sewa, atau lebih persisnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan benda di tangan penyewa. dalam ibarat lain, imbt merupakan akad sewa-menyewa antara bank syariah serta nasabahnya disertai alternatif kepemilikan benda untuk nasabah di akhir waktu sewa

ibmt bisa dilustrasikan demikian ini. pak ahmad hendak mempunyai rumah. beliau menyampaikan maksudnya ke bank. terjadilah akad imbt. bank berbelanja rumah dengan cara kontan dari pengembang seharga rp 200 juta atas nama bank. bank lalu menyewakan rumah itu ke pak ahmad sepanjang 10 tahun dengan biaya sewa rp 2, 5 juta tiap bulan. sesudah waktu sewa selesai, rumah itu diserahkan ke pak ahmad. jadi, keseluruhan biaya sewa yang disetorkan pak ahmad rp 300 juta.

supaya ibmt tak membentur syariat

para ulama yang terhimpun dalam majlis majma’ al-fiqh al-islami internasional, yaitu anggota dari munazhomah al-mu’tamar al-islami (oki) dalam daurahnya yang ke-12 di riyadh, negara saudi arabia[1] mengartikan patokan imbt yang tak membentur syariat. mereka melaksanakan muktamar dengan mengamati makalah-makalah yang disampaikan pada al-majma’ terkait permasalahan sewa yang selesai dengan pemilikan yang dinamakan ibmt.

majlis majma’ al-fiqh al-islami memilah imbt menjadi dua. pertama, imbt yang haram ialah dua transaksi berbeda pada satu waktu pada satu benda serupa. menurut ajaran ini, beberapa bentuk imbt yang haram ialah:

1. transaksi sewa yang selesai dengan kepemilikan benda yang disewa dengan cara langsung, menjadi kompensasi (akibat) pelunasan yang dikasihkan nasabah sepanjang waktu sewa dan tanpa dijalani lagi transaksi baru. sewa beralih dengan cara otomatis menjadi jual-beli di akhir waktu sewa. dari coretan di atas, pak ahmad langsung memperoleh rumah itu sesudah 10 tahun carter, tanpa akad yang baru dengan bank.
2. bank menyewakan rumah ke nasabah rp 300 juta sepanjang 10 tahun. berbarengan dengan itu, bank melaksanakan akad jual-beli rumah itu dengan nilai begitu juga biaya sewa sepanjang 10 tahun. atau ditambahkan waktu tenggangnya di waktu kelak.
3. bank melaksanakan akad sewa-menyewa murni dengan nasabah akan tetapi digabung dengan jual-beli disertai khiyar syarat (hak pilih) untuk keperluan yang menyewakan (al-mu`jir) berwujud jangka sewa dibuat amat lambat, tanpa ada kompromi rentangnya.

kedua, syarat bentuk-bentuk imbt yang diperbolehkan:

1. dua transaksi (sewa dan jual-beli) dijalani dengan cara terpisah, dan transaksi jual-beli dijalani sesudah transaksi ijarah (sewa-menyewa ).
2. atau ada akad kepemilikan di akhir waktu sewa dan hak khiyar yang statusnya sebanding dengan akad itu.
3. transaksi sewa sungguh-sungguh dijalani dan tidak sebatas kamuflase (satiirah) jual-

akibat dari syarat ini ialah:

1. benda yang disewa murni di dasar tanggung jawab pemilik, sehingga seluruh resiko di luar kelalaian nasabah, menjadi amanah pemilik (bank ).
2. bila benda ini diasuransikan, dengan asuransi ta’awuni syariah, yang bertanggung jawab melunasi bonus asuransi ialah bank, enggak nasabah.
3. sah hukum sewa-menyewa sepanjang waktu sewa belum selesai, dan sah hukum jual-beli saat bank menjual benda yang disewakan itu ke nasabah.
4. biaya perawatan benda menjadi tanggung jawab pemilik (bank) dan enggak penyewa.

menurut syarat itu, majma’ fiqh islami memasang beberapa bentuk imbt yang memenuhi standar halal, menjadi selanjutnya:

1. akad sewa-menyewa yang dengannya penyewa berkuasa memakai benda sewa dengan kompensasi uang sewa yang sudah ditentukan dan dengan waktu sewa yang sudah ditentukan pula. akad sewa ini diiringi akad hibah benda yang disewa pada penyewa, akan tetapi dengan syarat apabila dia sukses melunasi semua uang sewa (bentuk ini seperti dengan ketetapan majma’ffiqh islami atas akad hibah 13/1/3 pada kitaran majelis forum ke-3 ).
2. akad ijarah dan sesudah akad sewa selesai dan penyewa melaksanakan pelunasan semua uang sewa sepanjang waktu sewa yang disetujui, pemilik benda memberi alternatif/mengajukan penawaran pada penyewa untuk membeli benda yang dia sewa dengan menyertai angka jual yang sah di pasar.
3. akad sewa yang dengannya penyewa dikasih kebebasan untuk memakai benda sewa dengan kompensasi uang dan waktu sewa yang disetujui. sesudah pelunasan akhir angsuran uang sewa pemilik benda berakad menjual benda sewa pada penyewa dengan nilai yang disetujui oleh kedua pihak.
4. akad sewa, yang dengannya penyewa berhak memakai benda sewa dengan melunasi uang sewa sepanjang waktu tertentu. dan pemilik benda memberi penawaran pada penyewa untuk membeli benda sewa kapanpun dia ingin, akan tetapi akad jual-beli dilangsungkan pada waktunya dengan akad baru dan dengan angka jual yang sah di pasar saat itu ( sesuai dengan ketetapan al-majma’ yang pernah lalu no: 44/(5/6) atau dengan angka jual yang disetujui pada waktunya ).

keadaan yang senada pula difatwakan oleh dewan syariah nasional (dsn) no. 27/dsn-mui/iii/2002 atas imbt yang memaksa terlaksananya akad ijarah dulu, terus akad pengalihan kepemilikan (jual-beli/hibah) cuma bisa dijalani sesudah waktu ijarah beres. karna itu akad pengalihan kepemilikan di awal akad ijarah cuma sebatas al-wa’du atau akad yang karakternya tak melilit. sehingga bila akad itu hendak dilaksanakan, harus ada akad pengalihan kepemilikan yang dijalani sesudah waktu ijarah (sewa) beres. [2]

begitu syarat imbt yang sebaiknya diaplikasikan dalam kpr berplatform syariah, sehingga bisa lolos larangan adanya dua transaksi berbeda dalam satu waktu pada satu benda yang serupa. karna rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dua jual-beli dalam satu jual beli (hr. turmudzi ).

kpr bank syariah gimana? kpr syariah di bumi ini, bila memenuhi patokan imbt yang dibolehkan begitu juga amanat di atas, hukumnya boleh.

semoga allah memudahkan sikap anda menuju terwujudkan kpr ekonomis berplatform syariah. wabillahittaufiq. ***

pull quote:

“ijaarah al-muntahiyah bit-tamlik (ibmt) ialah sewa yang diakhiri dengan pengalihan pemilikan benda. semacam kombinasi antara akad jual-beli dan sewa, atau lebih persisnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan benda di tangan penyewa. dalam ibarat lain, imbt merupakan akad sewa–menyewa antara bank syariah dan nasabahnya disertai alternatif kepemilikan benda untuk nasabah di akhir waktu sewa. ”

penjelasan:

[1] pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 5 jumada al-akhirah 1321 hijriyah sampai awal bulan rajab 1421 h = 23-28 september 2000 m
[2] fatwa ini disampaikan penulis dengan cara lepas tak terikat dengan tulisan fatwanya yang asli.

Agar KPR Syariah Tetap Syariah